jakarta.jpnn.com - PT Oceania Development (OD) mendukung langkah pemerintah menertibkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat meninjau sejumlah lokasi di kawasan itu, Senin (6/7).
Penasihat Hukum PT OD Sulaisi Abdurrazaq mengatakan kliennya berharap persoalan kerja sama serta penguasaan lahan yang melibatkan PT OD dapat segera diselesaikan.
Sulaisi menjelaskan pihaknya sudah berupaya koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran, tetapi belum mendapatkan solusi positif.
“Kami juga sudah bersurat ke Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, melalui Menko Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut,” kata Sulaisi, Senin (13/7).
Menurut Sulaisi, PT OD sangat serius dalam perencanaan pengembangan kawasan Kemayoran sesuai dengan izin dan peruntukannya.
Namun, realisasi investasi masih terkendala persoalan administrasi dan penguasaan fisik lahan.
Sulaisi menjelaskan PT OD membutuhkan kepastian administrasi untuk perpanjangan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) sebagai syarat menarik investor.
