jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Kementerian Kesehatan mempercepat pengadaan reagen pemeriksaan early infant diagnosis (EID) guna mendukung layanan deteksi dini HIV pada bayi di Provinsi Papua Barat.
Keterlambatan pengadaan reagen selama beberapa bulan menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap bayi yang lahir dari ibu dengan diagnosa HIV (human immunodeficiency virus).
“Pemeriksaan EID sangat penting supaya bayi yang terinfeksi memperoleh terapi antiretroviral. Kami minta Kemenkes percepat pengadaan reagen untuk Papua Barat,” kata Filep melalui keterangan tertulis dari Manokwari, Senin (13/7/2026).
Menurut dia, bayi terinfeksi HIV berisiko berkembang menjadi AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) jika tidak segera mendapat pengobatan, dan sampel darah bayi di Papua Barat yang dikumpulkan sejak akhir November 2025 belum dapat diperiksa.
Pemeriksaan EID menyasar bayi berusia satu hingga 18 bulan yang lahir dari ibu dengan HIV menggunakan metode dried blood spot (DBS), yaitu pengambilan darah dari tumit bayi kemudian diteteskan pada kertas khusus sebelum dikirim ke laboratorium.
“Sekitar 50 persen bayi bisa meninggal dunia sebelum dua tahun, kalau tidak mendapatkan terapi. Deteksi dini itu penting sekali karena akan menentukan kualitas dan harapan hidup anak,” ujar Filep.
Berdasarkan informasi yang diterima, kata Filep, keterlambatan pengiriman reagen karena proses pengadaan di tingkat pusat belum tuntas sehingga pelayanan EID tidak hanya terganggu di Papua Barat, tetap juga di berbagai provinsi lainnya.
Seluruh sampel EID dari wilayah Papua Barat selama ini dikirim ke laboratorium rujukan di Jakarta, karena fasilitas pemeriksaan yang juga tersedia di Sorong dan Jayapura mengalami keterbatasan reagen bahkan tidak tersedia.
