jabar.jpnn.com, DEPOK - Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok terancam tidak dapat dilanjutkan pada 2026 mendatang.
Ancaman tersebut muncul akibat regulasi yang semakin ketat, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang saat ini berada di bawah 80 persen.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Depok, Rahma, mengungkapkan bahwa perubahan kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi salah satu penyebab utama penonaktifan besar-besaran peserta berpenghasilan rendah.
“Pada tahun 2025 terjadi pengurangan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) sekitar 35 ribu peserta,” ujarnya dalam kegiatan Ngopi JKN.
Rahma menjelaskan bahwa kondisi tersebut memberikan dampak besar bagi masyarakat Kota Depok. “Itu menjadi tsunami juga buat kami, karena penonaktifannya banyak,” tuturnya.
Anggaran Tidak Mencukupi
Selain masalah penonaktifan peserta, kebutuhan anggaran untuk mempertahankan UHC juga belum terpenuhi.
Pemerintah Kota Depok membutuhkan anggaran sekitar Rp 185 miliar, sementara alokasi anggaran yang tersedia hanya Rp 102 miliar.
